Laporan menurut kriteria dan penilaian Guru


♥♥♥♥♥


Afrika Selatan

Negara Afrika Selatan Baru Melaksanakan Perbaikan Sosial
bagi Seluruh Penduduknya

 

Disusun oleh Grup Berita Johannesburg (Asal dalam bahasa Inggris)

Sejak pemilihan umum yang bebas dan adil pada tahun 1994, Afrika Selatan telah mengatur rencana untuk mengakhiri sistem apartheid dan menciptakan masyarakat demokrasi berdasarkan keadilan, tanpa membedakan ras maupun jenis kelamin, sehingga secara dramatis memperbaiki kualitas hidup seluruh penduduk Afrika Selatan.

Tunjangan Pendapatan Sosial

Pemerintah Afrika Selatan memberikan tunjangan pendapatan sosial bagi para pensiunan, keluarga miskin yang memiliki anak, para veteran perang, tempat pengasuhan anak terlantar, dan keluarga yang merawat anak-anak serta orang-orang miskin.

Penerima tunjangan sosial bertambah dari 2,6 juta orang pada tahun 1994 menjadi lebih dari 10 juta orang pada Tahun Emas 2 (2005). Pada bulan September 2005, sekitar R 6,9 miliar (1,1 miliar dolar AS) dialokasikan kepada lebih dari 6,2 juta anak yang menerima bantuan melalui tunjangan anak serta tunjangan pengasuhan anak terlantar. Dana tambahan sebesar R 19 miliar (3 miliar dolar AS) dialokasikan untuk membantu anak-anak di bawah umur 14 tahun.

Peningkatan Kesempatan Kerja

Pemerintah Afrika Selatan juga meluncurkan Expanded Public Works Program (EPWP) [Program Pengembangan Pekerjaan Umum - PPPU] yang menciptakan kesempatan kerja bagi penduduknya. PPPU menyediakan pelatihan kerja bagi para peserta agar selanjutnya mereka lebih siap untuk mendapatkan pekerjaan tetap.

Pada bulan September 2005, tahun pertama peluncuran PPPU, telah tercipta sekitar 223.400 kesempatan kerja dari 300 hingga 400 proyek di seluruh negeri ini, dan menghasilkan upah total yang berjumlah R. 823 juta (131 juta dolar AS). Di tahun pertama peluncurannya, lebih dari 75% masyarakat mendapat manfaat dari proyek ini, terutama kaum perempuan dan kaum muda.

Penyediaan Perumahan untuk Membantu Kaum Miskin

Pemerintah Afrika Selatan telah mengajukan rencana penyediaan rumah bersubsidi bagi rakyat miskin. Penduduk yang benar-benar miskin akan menerima subsidi penuh sebesar R. 28.000 (4.452 dolar AS). Penduduk dengan tingkat pendapatan rendah, bahkan yang berpendapatan menengah juga akan menerima sedikit bantuan.

Antara tahun 1994 dan 2005, lebih dari 2,5 juta subsidi telah disetujui dengan nilai yang hampir mencapai R. 45 miliar (7,2 miliar dolar AS), dan telah memberi manfaat bagi 7 juta orang lebih

Pengadaan Air dan Listrik

Melalui sikap positif pemerintah yang demokratis, lebih banyak rumah tangga di Afrika Selatan yang telah mendapatkan fasilitas air dan listrik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada bulan Maret 2005, ada  sekitar 44,5 juta penduduk telah mendapatkan fasilitas air yang lebih bermutu. Infrastruktur dasar instalasi air telah diberikan kepada 15 juta penduduk. Lebih dari 30 juta rakyat Afrika Selatan (66,3%) telah mendapatkan instalasi air dasar secara gratis. Infrastruktur sanitasi dasar telah diberikan kepada lebih dari 8,2 juta penduduk. Diperkirakan pada tahun 2008, seluruh permintaan atas pengadaan instalasi air akan terpenuhi dan demikian pula halnya dengan pengadaan infrastruktur sanitasi pada tahun 2010.

Sekitar 64 persen dari dewan kotapraja memberikan instalasi listrik dasar secara gratis, dan menjangkau sekitar setengah dari populasi penduduk, dengan 3,5 juta rumah yang terjangkau instalasi listrik sejak tahun 1994. Ini berarti, secara rata-rata, lebih dari 435.000 rumah per tahun mendapat instalasi listrik. Pada bulan Mei tahun 2005, jangkauan instalasi listrik diperkirakan mencapai 71%.

Perawatan Kesehatan yang Lebih Baik

Antara tahun 1994 dan 2005, pemerintah Afrika Selatan memperbaiki dan membangun lebih dari 1.300 klinik pengobatan baru. Empat buah rumah sakit direvitalisasi pada Tahun Emas 1 (2004) dan lebih dari 37 buah lainnya berada dalam tahap akhir penyelesaian. Di samping itu, perawatan kesehatan diberikan oleh pemerintah secara gratis bagi para ibu hamil dan ibu baru, serta anak-anak di bawah usia 6 tahun dan semua pelayanan kesehatan umum tersedia bagi semua orang dalam sistem kesehatan umum. Pemerintah juga mengajukan Program Darurat Pangan Nasional pada tahun 2004, yang memberi manfaat bagi 245.000 penduduk.

Paket permulaan untuk pertanian senilai R. 31 juta (4,9 juta dolar AS) telah diserahkan kepada 18.575 keluarga di semua provinsi untuk mendorong perkembangan pertanian yang berkelanjutan. Beberapa sekolah yang ikut serta dalam Program Gizi Sekolah Nasional telah mengelola kebun sayur untuk menambah nilai gizi makanan yang disajikan di sekolah.

Pemerintah Afrika Selatan juga telah memulai sebuah perencanaan lengkap untuk penanganan, perawatan, serta penyembuhan HIV dan AIDS demi mencegah penyebaran infeksi HIV dan memperbaiki hidup dari orang-orang yang terkena infeksi HIV atau AIDS. Anggaran untuk membiayai rencana ini bertambah menjadi R. 3,6 miliar (572 juta dolar AS) pada tahun 2005. Pada bulan September 2005, terdapat 178 tempat pelayanan yang tersebar di 53 distrik utama dan sekitar 60% dari subdistrik, dengan 6.200 pasien yang mendaftar untuk mendapatkan perawatan antiretroviral (anti virus penyebab tumor dan AIDS). Pelayanan yang diberikan kepada anak anak yang terinfeksi atau terjangkit oleh HIV dan AIDS ini mencakup pemberian paket makanan dan pakaian, penyuluhan, pemberian bantuan, pelayanan penitipan anak, penempatan anak asuh, serta pengurusan pendidikan dan keperluan kesehatan mereka.

Pengawasan Tembakau yang Lebih Ketat

Diperkirakan sekitar 25.000 penduduk Afrika Selatan meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau. Afrika Selatan adalah peserta penandatangan World Health Organization (WHO’s) International Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) [Konvensi Kerangka Kerja Pengawasan Tembakau Internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia] bersama dengan 74 negara lainnya, yang mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil langkah-langkah pengurangan penggunaan tembakau. Oleh sebab itu, pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan undang-undang yang melarang iklan produk tembakau. Demikian juga, semua tempat umum harus bebas rokok. Para pemilik perusahaan dan pengusaha restoran boleh menyisihkan 25% ruangan mereka bagi para perokok, tetapi tempat itu harus terpisah dengan sekat yang kokoh. Denda sebesar R. 10.000 (1.590 dolar AS) akan dikenakan bagi mereka yang menjual atau memberikan rokok kepada anak-anak.

Amnesti Senjata Api

Menghadapi masalah kepemilikan senjata api ilegal, pemerintah Afrika Selatan mengajukan suatu amnesti yang berlaku antara bulan Januari sampai bulan Juni 2005, yang meminta agar orang-orang dengan sukarela menyerahkan senjata mereka kepada South African Police Service (SAPS) [Pelayanan Kepolisian Afrika Selatan] tanpa dikenakan tuntutan atas pelanggaran tersebut. Selama masa amnesti ini, puluhan ribu senjata api dan amunisi telah diserahkan dan lebih dari 14.000 senjata api telah dimusnahkan.

Sesuai dengan pembaharuan di Afrika Selatan, sejak 1995, National Defense Force (Angkatan Pertahanan Nasional) telah memberlakukan suatu sistem pelayanan pertahanan sukarela secara paruh waktu (part-time) untuk mencerminkan demokrasi dan kebebasan memilih. Dengan demikian, rakyat dapat bertugas melayani kebutuhan keamanan masyarakat dan negara atas keinginan mereka sendiri dan bukannya dipaksa untuk melakukan pelayanan tersebut.

Mengutamakan Hak Asasi Manusia

Negara Demokrasi Afrika Selatan sedang berusaha meningkatkan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan pemerintahan yang baik. Secara khusus, pemerintah telah memberi prioritas kepada hak-hak kaum wanita, anak-anak, dan orang-orang cacat.

Dalam 10 tahun terakhir, Afrika Selatan telah turun tangan melakukan sejumlah kegiatan yang menghasilkan perdamaian serta membantu berbagai tugas kemanusiaan dan usaha penyelamatan. Pemerintahnya juga terus berusaha untuk menengahi persengketaan antar kelompok yang bertikai di Cte d’Ivoire. Prakarsa perdamaian di Afrika Selatan ini telah berhasil menerapkan sebuah konstitusi di DRC sementara dua pemilihan besar yang damai dan sukses telah diselenggarakan di Burundi.

Pada tahun 2002, dikeluarkan sebuah undang-undang baru yang meningkatkan dan melindungi hak hak masyarakat dalam hal budaya, agama, dan bahasa. Kebebasan menganut kepercayaan dijamin oleh Undang-Undang Dasar baru dengan kebijaksanaan resmi yang tidak mencampuri praktik-praktik keagamaan.

Setelah menjalankan demokrasi selama 10 tahun, kita dapat melihat bahwa pemerintah Afrika Selatan senantiasa berusaha keras untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerah bagi semua penduduknya. Kami berharap, berdoa, dan bermeditasi agar pemerintah terus menyumbangkan usaha secara positif untuk mencapai masa depan yang lebih cerah bagi semua orang.

 

 

Beritahu teman tentang artikel iniBeritahu teman tentang artikel ini